
GagasanKontakPembelajaranProfil SingkatPublikasi
Sekolah Aman, Guru Nyaman
Perundungan kembali menjadi perhatian masyarakat Tuban. Jawa Pos Radar Tuban (19/10/2026) memberitakan dua kasus perundungan siswa sekolah dasar di Kecamatan Kerek dan Soko. Menyusul perhatian publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban menyelenggarakan konsolidasi pencegahan kekerasan yang melibatkan 222 guru pada akhir Oktober. Ikhtiar ini patut diapresiasi sebagai momentum memperkuat budaya perlindungan di lingkungan pendidikan.
Urgensinya semakin nyata. Menurut pemberitaan resmi Pemkab Tuban, sepanjang 2025 terdapat 95 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dinas terkait, meskipun tidak seluruhnya terjadi di sekolah. Sementara itu, Rapor Pendidikan 2025 yang dipaparkan pada April 2026 menunjukkan iklim keamanan sekolah dasar Tuban masih berkategori baik, tetapi turun sekitar 2,25 poin. Kesejahteraan psikologis murid dan guru juga dilaporkan menurun.
Data tersebut bukan serta-merta membuktikan peningkatan perundungan. Namun, cukup menjadi pengingat bahwa sekolah aman harus dibangun sebelum persoalan berkembang menjadi kekerasan.
Perlindungan yang Berkeadilan
Sekolah bukan sekadar tempat mentransfer pengetahuan, melainkan ruang pembentukan karakter dan penghormatan terhadap martabat manusia. Anak membutuhkan rasa aman untuk belajar, sebagaimana guru memerlukan perlindungan untuk menjalankan profesinya.
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan Pasal 31 menegaskan hak memperoleh pendidikan. Keduanya mengandung konsekuensi bahwa negara bukan hanya berkewajiban menyediakan pendidikan, tetapi juga menjamin lingkungan belajar yang bermartabat. Dalam doktrin hak asasi manusia, tanggung jawab ini dikenal sebagai kewajiban melindungi (duty to protect).
Kehadiran Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memperluas paradigma perlindungan. Sekolah aman mencakup kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital.
Sementara itu, Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam aspek hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual.
Kedua regulasi tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan perlindungan yang berkeadilan. Hak anak tidak menghilangkan kewenangan guru untuk melakukan pembinaan yang sah. Sebaliknya, perlindungan profesi tidak memberikan kekebalan terhadap tindakan kekerasan. Keduanya bertemu pada prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Keadilan yang Memulihkan
Penyelesaian persoalan pendidikan memerlukan ketepatan membedakan pelanggaran kedisiplinan dengan tindak pidana. Tidak setiap kesalahan murid perlu dibawa ke ranah pidana, tetapi dugaan tindak pidana tidak boleh disederhanakan sebagai pelanggaran tata tertib.
Pasal 23 Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengatur Penanganan Pelanggaran Kolaboratif terhadap pelanggaran tata tertib dan kode etik. Orientasinya ialah melindungi korban, mengedukasi pelanggar, dan memulihkan keamanan sekolah.
Misalnya, perselisihan antarmurid yang terbatas pada pelanggaran tata tertib dapat diselesaikan melalui pembinaan, dialog yang aman, dan pemulihan hubungan. Penyelesaian demikian harus memperhatikan keselamatan serta kehendak pihak yang dirugikan.
Pendekatan tersebut sejalan secara filosofis dengan keadilan restoratif (restorative justice), yang menempatkan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku sebagai bagian penting dari keadilan.
Namun, penanganan kolaboratif bukan mekanisme penghentian perkara pidana. KUHAP baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur keadilan restoratif dengan syarat dan pengecualian tertentu, termasuk pengecualian terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Perkara yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum juga tunduk pada ketentuan khusus peradilan pidana anak.
Karenanya, perdamaian tidak boleh dipaksakan demi menjaga nama baik sekolah. Pemulihan harus memperkuat keadilan, bukan meniadakan pertanggungjawaban.
Dari Aturan Menjadi Budaya
Dua regulasi pendidikan 2026 juga mengatur Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta Satgas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi dapat berkoordinasi sesuai kewenangan.
Komite Sekolah, berdasarkan Pasal 37 Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, berperan memberikan pertimbangan kebijakan, mengawasi, dan menindaklanjuti aspirasi. Dewan Pendidikan turut berkontribusi melalui pertimbangan kebijakan dan pengawasan mutu sesuai Pasal 56 UU Sistem Pendidikan Nasional.
Sinergi ini perlu diwujudkan melalui deteksi dini, kanal pengaduan yang menjaga kerahasiaan, pembinaan tanpa kekerasan, pendampingan, dan evaluasi berkala. Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya sosialisasi, melainkan hadirnya perlindungan yang benar-benar dirasakan warga sekolah.
Tuban memiliki modal untuk mengembangkan ikhtiar tersebut secara berkelanjutan. Sebab, sekolah aman bukan hanya sekolah tanpa perundungan, melainkan tempat setiap orang belajar menghormati hak dan bertanggung jawab atas tindakannya.
Pendidikan yang bermartabat tidak sekadar mengajarkan kebenaran, tetapi juga memperlihatkan bagaimana keadilan diwujudkan. Murid yang terlindungi dan guru yang dihargai merupakan dua fondasi yang tidak terpisahkan bagi sekolah yang memanusiakan manusia.

Tinggalkan Balasan