Penulis: admin

  • Putusan MK dan Akuntabilitas Pidana Korporasi

    Putusan MK dan Akuntabilitas Pidana Korporasi

    Assoc. Prof.Dr. RM. Armaya
    Mangkunegara, S.H., M.H.

    Associate Professor of Criminal Law

    Profil Singkat
    Dr. RM. Armaya Mangkunegara

    GagasanKontakPembelajaranProfil SingkatPublikasi

    Kembali ke Gagasan

    Putusan MK dan Akuntabilitas Pidana Korporasi

    RM. Armaya Mangkunegara

    Ilustrasi map hukum berbentuk menara korporasi

    Mahkamah Konstitusi mengoreksi satu kata yang menentukan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan. Dalam Putusan Nomor 371/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 Oktober 2026, MK menyatakan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”.

    Perubahan itu memungkinkan pertanggungjawaban dikenakan kepada korporasi, penanggung jawab korporasi, atau keduanya. Namun, persoalan yang lebih mendasar justru muncul setelah pilihan tersebut terbuka: atas dasar apa penegak hukum menentukan siapa yang harus bertanggung jawab?

    Jabatan Bukan Bukti Kesalahan

    Putusan ini berangkat dari ketidaksinkronan hukum acara dengan hukum pidana materiil. Pasal 49 KUHP, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, menempatkan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi pada korporasi, dengan kemungkinan pengenaannya kepada pengurus berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Sebaliknya, kata “dan” dalam Pasal 326 KUHAP mengandung makna kumulatif yang berpotensi mewajibkan kedua subjek bertanggung jawab bersama.

    MK menilai disharmoni itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Hukum acara berfungsi menyediakan prosedur untuk menerapkan hukum pidana materiil, bukan menambah sendiri dasar pertanggungjawaban. Karena itu, jabatan direktur bukan bukti bahwa seseorang melakukan, memerintahkan, atau mengendalikan tindak pidana. Peran dan dasar pertanggungjawabannya tetap harus dibuktikan.

    Perlindungan ini bukan kekebalan bagi pengurus. Jika dasar pertanggungjawabannya terpenuhi, pengurus tetap dapat dipidana, termasuk bersama korporasi. Yang ditolak ialah kewajiban membebankan pidana kepada keduanya secara otomatis.

    Korporasi Tidak Boleh Berlindung

    Sebaliknya, menghukum pelaku perseorangan tidak selalu menuntaskan persoalan pidana korporasi. Perbuatan dapat berkelindan dengan kebijakan perusahaan, keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, atau pembiaran yang terjadi dalam organisasi.

    Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP menjelaskan keterkaitan pelaku dengan korporasi, termasuk mereka yang bertindak dalam lingkup usaha atau mengendalikannya dari luar struktur. Pasal 48 kemudian memberikan kriteria pertanggungjawaban korporasi: antara lain, perbuatan yang menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan, atau berkaitan dengan kegagalan pencegahan, kepatuhan, maupun pembiaran. Kriteria tersebut tidak harus seluruhnya terpenuhi sekaligus.

    Bayangkan pelanggaran yang dilakukan pekerja untuk memenuhi target perusahaan. Menemukan pekerja yang melakukan tindakan belum menjawab apakah kebijakan atau pembiaran korporasi turut memenuhi syarat pertanggungjawaban. Sebaliknya, adanya target perusahaan juga belum cukup untuk memidana korporasi tanpa pembuktian unsur dan hubungan hukum yang disyaratkan. Kedua arah pemeriksaan sama pentingnya.

    Dari Pilihan Subjek Menuju Akuntabilitas

    Pemaknaan “dan/atau” bukan pemberian diskresi tanpa batas. MK sendiri mengingatkan aparat penegak hukum agar cermat dan berhati-hati menentukan apakah pertanggungjawaban dikenakan kepada korporasi, penanggung jawabnya, atau keduanya. Peringatan itu semestinya diterjemahkan menjadi alasan hukum yang jelas pada setiap tahapan perkara.

    Penyidik perlu menguji hubungan perbuatan dengan kegiatan, kebijakan, dan pengendalian korporasi. Penuntut umum harus menjelaskan dasar pertanggungjawaban setiap subjek dalam dakwaan. Hakim perlu menguraikan mengapa fakta persidangan membenarkan pemidanaan terhadap salah satu atau keduanya. Pilihan yang berlainan dapat sah karena faktanya berbeda; pilihan tanpa landasan yang dapat diuji justru mengundang disparitas.

    Koreksi MK telah menyelaraskan rumusan KUHAP dengan KUHP. Akan tetapi, kepastian hukum tidak selesai di atas kertas. Ia harus tampak dalam kemampuan penegak hukum membedakan kesalahan personal dari dasar pertanggungjawaban organisasi. Keadilan pidana bukan perlombaan menghukum sebanyak mungkin pihak, melainkan kewajiban menjelaskan secara tepat mengapa masing-masing harus bertanggung jawab.

  • Sekolah Aman, Guru Nyaman

    Sekolah Aman, Guru Nyaman

    Assoc. Prof.Dr. RM. Armaya
    Mangkunegara, S.H., M.H.

    Associate Professor of Criminal Law

    Profil Singkat
    Dr. RM. Armaya Mangkunegara

    GagasanKontakPembelajaranProfil SingkatPublikasi

    Kembali ke Gagasan

    Sekolah Aman, Guru Nyaman

    RM. Armaya Mangkunegara

    Ilustrasi pintu sekolah dalam naungan kertas

    Perundungan kembali menjadi perhatian masyarakat Tuban. Jawa Pos Radar Tuban (19/10/2026) memberitakan dua kasus perundungan siswa sekolah dasar di Kecamatan Kerek dan Soko. Menyusul perhatian publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban menyelenggarakan konsolidasi pencegahan kekerasan yang melibatkan 222 guru pada akhir Oktober. Ikhtiar ini patut diapresiasi sebagai momentum memperkuat budaya perlindungan di lingkungan pendidikan.

    Urgensinya semakin nyata. Menurut pemberitaan resmi Pemkab Tuban, sepanjang 2025 terdapat 95 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dinas terkait, meskipun tidak seluruhnya terjadi di sekolah. Sementara itu, Rapor Pendidikan 2025 yang dipaparkan pada April 2026 menunjukkan iklim keamanan sekolah dasar Tuban masih berkategori baik, tetapi turun sekitar 2,25 poin. Kesejahteraan psikologis murid dan guru juga dilaporkan menurun.

    Data tersebut bukan serta-merta membuktikan peningkatan perundungan. Namun, cukup menjadi pengingat bahwa sekolah aman harus dibangun sebelum persoalan berkembang menjadi kekerasan.

    Perlindungan yang Berkeadilan

    Sekolah bukan sekadar tempat mentransfer pengetahuan, melainkan ruang pembentukan karakter dan penghormatan terhadap martabat manusia. Anak membutuhkan rasa aman untuk belajar, sebagaimana guru memerlukan perlindungan untuk menjalankan profesinya.

    Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan Pasal 31 menegaskan hak memperoleh pendidikan. Keduanya mengandung konsekuensi bahwa negara bukan hanya berkewajiban menyediakan pendidikan, tetapi juga menjamin lingkungan belajar yang bermartabat. Dalam doktrin hak asasi manusia, tanggung jawab ini dikenal sebagai kewajiban melindungi (duty to protect).

    Kehadiran Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memperluas paradigma perlindungan. Sekolah aman mencakup kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital.

    Sementara itu, Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam aspek hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual.

    Kedua regulasi tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan perlindungan yang berkeadilan. Hak anak tidak menghilangkan kewenangan guru untuk melakukan pembinaan yang sah. Sebaliknya, perlindungan profesi tidak memberikan kekebalan terhadap tindakan kekerasan. Keduanya bertemu pada prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

    Keadilan yang Memulihkan

    Penyelesaian persoalan pendidikan memerlukan ketepatan membedakan pelanggaran kedisiplinan dengan tindak pidana. Tidak setiap kesalahan murid perlu dibawa ke ranah pidana, tetapi dugaan tindak pidana tidak boleh disederhanakan sebagai pelanggaran tata tertib.

    Pasal 23 Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengatur Penanganan Pelanggaran Kolaboratif terhadap pelanggaran tata tertib dan kode etik. Orientasinya ialah melindungi korban, mengedukasi pelanggar, dan memulihkan keamanan sekolah.

    Misalnya, perselisihan antarmurid yang terbatas pada pelanggaran tata tertib dapat diselesaikan melalui pembinaan, dialog yang aman, dan pemulihan hubungan. Penyelesaian demikian harus memperhatikan keselamatan serta kehendak pihak yang dirugikan.

    Pendekatan tersebut sejalan secara filosofis dengan keadilan restoratif (restorative justice), yang menempatkan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku sebagai bagian penting dari keadilan.

    Namun, penanganan kolaboratif bukan mekanisme penghentian perkara pidana. KUHAP baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur keadilan restoratif dengan syarat dan pengecualian tertentu, termasuk pengecualian terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Perkara yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum juga tunduk pada ketentuan khusus peradilan pidana anak.

    Karenanya, perdamaian tidak boleh dipaksakan demi menjaga nama baik sekolah. Pemulihan harus memperkuat keadilan, bukan meniadakan pertanggungjawaban.

    Dari Aturan Menjadi Budaya

    Dua regulasi pendidikan 2026 juga mengatur Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta Satgas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi dapat berkoordinasi sesuai kewenangan.

    Komite Sekolah, berdasarkan Pasal 37 Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, berperan memberikan pertimbangan kebijakan, mengawasi, dan menindaklanjuti aspirasi. Dewan Pendidikan turut berkontribusi melalui pertimbangan kebijakan dan pengawasan mutu sesuai Pasal 56 UU Sistem Pendidikan Nasional.

    Sinergi ini perlu diwujudkan melalui deteksi dini, kanal pengaduan yang menjaga kerahasiaan, pembinaan tanpa kekerasan, pendampingan, dan evaluasi berkala. Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya sosialisasi, melainkan hadirnya perlindungan yang benar-benar dirasakan warga sekolah.

    Tuban memiliki modal untuk mengembangkan ikhtiar tersebut secara berkelanjutan. Sebab, sekolah aman bukan hanya sekolah tanpa perundungan, melainkan tempat setiap orang belajar menghormati hak dan bertanggung jawab atas tindakannya.

    Pendidikan yang bermartabat tidak sekadar mengajarkan kebenaran, tetapi juga memperlihatkan bagaimana keadilan diwujudkan. Murid yang terlindungi dan guru yang dihargai merupakan dua fondasi yang tidak terpisahkan bagi sekolah yang memanusiakan manusia.

  • Ketika Publikasi Ilmiah Kehilangan Integritas

    Ketika Publikasi Ilmiah Kehilangan Integritas

    Assoc. Prof.Dr. RM. Armaya
    Mangkunegara, S.H., M.H.

    Associate Professor of Criminal Law

    Profil Singkat
    Dr. RM. Armaya Mangkunegara

    GagasanKontakPembelajaranProfil SingkatPublikasi

    Kembali ke Gagasan

    Ketika Publikasi Ilmiah Kehilangan Integritas

    RM. Armaya Mangkunegara

    Ilustrasi jurnal ilmiah di titik tumpu

    Rencana penyelenggaraan Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah pada 9 November 2026 di Surabaya patut menjadi momentum refleksi pendidikan tinggi. Indonesia memiliki sekitar 29 ribu jurnal ilmiah. Namun, pertumbuhan jumlah tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan kualitas. Persoalannya bukan sekadar meningkatkan reputasi jurnal, melainkan memastikan publikasi benar-benar menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Publikasi ilmiah kini menjadi ukuran penting dalam penilaian kinerja, pengembangan karier, dan pengakuan kepakaran dosen. Tuntutan tersebut memiliki dasar akademik yang rasional. Dosen bukan hanya pendidik, melainkan juga ilmuwan yang berkewajiban mengembangkan pengetahuan. Namun, ketika produktivitas semakin ditentukan oleh jumlah publikasi, muncul persoalan mendasar: apakah kewajiban akademik tersebut telah diimbangi dengan pemenuhan hak dan dukungan kelembagaan yang memadai?

    Pertanyaan itu semakin relevan bagi dosen perguruan tinggi swasta (PTS). Mereka menghadapi tuntutan Tridharma, publikasi, dan pengembangan kompetensi sebagaimana dosen lainnya. Akan tetapi, kemampuan pembiayaan dan struktur penghasilan antar-PTS tidak selalu setara. Penelitian membutuhkan waktu, fasilitas, akses literatur, dan pendanaan. Ketika kebutuhan tersebut lebih banyak dibebankan kepada dosen secara individual, tuntutan produktivitas berpotensi berubah menjadi tekanan administratif yang mengabaikan kondisi nyata pekerjaan akademik.

    Hak yang Tidak Boleh Diabaikan

    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjamin hak dosen memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Pasal 52 ayat (3) mengatur bahwa dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat memperoleh gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Namun, kewenangan menentukan besaran penghasilan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban memenuhi standar hukum yang berlaku.

    Pasal 55 Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 mempertegas kewajiban badan penyelenggara membayar gaji pokok beserta tunjangan yang melekat pada gaji di atas kebutuhan hidup minimal sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Artinya, penetapan gaji dosen bukan sekadar kebijakan internal badan penyelenggara, melainkan pelaksanaan kewajiban hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

    Pembedaan sumber penghasilan juga penting. Tunjangan profesi yang diberikan negara tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab penggajian badan penyelenggara. Begitu pula insentif publikasi tidak dapat menggantikan kewajiban menyediakan penghasilan dasar yang layak. Kinerja akademik harus memperoleh penghargaan, tetapi pemenuhan hak normatif tidak boleh digantungkan pada pencapaian indikator tambahan.

    Memang, kapasitas keuangan setiap PTS berbeda. Ada perguruan tinggi yang memiliki sumber daya besar, tetapi tidak sedikit yang menghadapi keterbatasan pembiayaan. Perbedaan tersebut menuntut kebijakan penguatan kelembagaan yang proporsional. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk mengabaikan kewajiban hukum terhadap dosen.

    Memperbaiki Ekosistem Akademik

    Kesejahteraan yang memadai tidak otomatis menjamin integritas ilmiah. Sebaliknya, penghasilan terbatas tidak dapat dijadikan pembenaran bagi pelanggaran etik. Namun, kondisi kerja yang kurang mendukung dapat mempersempit kesempatan dosen menghasilkan penelitian bermutu, terutama apabila biaya penelitian, publikasi, dan pengembangan kompetensi harus ditanggung secara pribadi.

    Karena itu, pembenahan integritas akademik tidak cukup berhenti pada pengetatan akreditasi jurnal dan pemberian sanksi. Perguruan tinggi perlu meninjau kembali proporsionalitas beban kerja, sistem insentif, dan dukungan penelitian. Penilaian kinerja harus mengutamakan kontribusi keilmuan, ketepatan metodologi, serta manfaat penelitian, bukan semata jumlah artikel atau peringkat jurnal.

    Negara juga perlu memperkuat pengawasan pemenuhan hak dosen dan memperluas akses pendanaan riset bagi PTS. Badan penyelenggara wajib membangun struktur penghasilan yang sesuai hukum, sedangkan pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab memastikan penilaian kinerja berlangsung adil, transparan, dan terukur.

    Konvensi integritas jurnal ilmiah seharusnya menjadi pintu masuk pembenahan yang lebih mendasar. Menuntut publikasi bermutu merupakan keniscayaan. Namun, tuntutan itu harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak profesional dosen. Menuntut integritas publikasi tanpa memastikan terpenuhinya hak profesional dosen berarti mengabaikan salah satu fondasi mutu pendidikan tinggi. Sebab, pengetahuan yang bermartabat membutuhkan tata kelola yang berkeadilan.

  • Menata Partisipasi, Merawat Masa Depan Pendidikan

    Menata Partisipasi, Merawat Masa Depan Pendidikan

    Assoc. Prof.Dr. RM. Armaya
    Mangkunegara, S.H., M.H.

    Associate Professor of Criminal Law

    Profil Singkat
    Dr. RM. Armaya Mangkunegara

    GagasanKontakPembelajaranProfil SingkatPublikasi

    Kembali ke Gagasan

    Menata Partisipasi, Merawat Masa Depan Pendidikan

    RM. Armaya Mangkunegara

    Ilustrasi buku terbuka sebagai jembatan partisipasi

    PENDIDIKAN bukan sekadar proses pewarisan pengetahuan, melainkan ikhtiar membangun manusia dan menentukan masa depan bangsa. Keberhasilannya tidak cukup ditopang oleh perubahan kurikulum, peningkatan anggaran, atau pembaruan regulasi. Pendidikan membutuhkan tata kelola yang mempertemukan tanggung jawab negara, profesionalitas pendidik, keterlibatan keluarga, dan partisipasi masyarakat dalam hubungan yang berkeadilan.

    Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional sekaligus tanggung jawab negara. Namun, pengakuan normatif belum dengan sendirinya menjamin pemenuhan hak dan kualitas layanan pendidikan. Tantangannya terletak pada kemampuan menerjemahkan ketentuan hukum menjadi praktik kelembagaan yang efektif, partisipatif, dan akuntabel.

    Karena itu, pembaruan pendidikan tidak cukup diarahkan pada penyempurnaan peraturan. Diperlukan transformasi kesadaran masyarakat, perlindungan ekosistem pendidikan, dan penguatan kelembagaan yang mampu menghubungkan aspirasi publik dengan kebijakan. Ketiganya merupakan prasyarat agar pendidikan berkembang sebagai kepentingan bersama, bukan sekadar urusan administratif pemerintah.

    Dari Kewajiban Menuju Kesadaran

    Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hak masyarakat untuk berperan serta sekaligus kewajibannya memberikan dukungan sumber daya. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggung jawab warga negara ditegaskan sebagai tanggung jawab yang bersifat partisipatif, bukan pengganti kewajiban negara.

    Konstruksi tersebut semakin relevan setelah Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 mempertegas kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya, termasuk pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Putusan ini memperkuat tanggung jawab negara tanpa serta-merta menghapus bentuk kontribusi masyarakat yang dibenarkan hukum.

    Persoalannya, partisipasi pendidikan masih kerap dipersempit menjadi urusan pembiayaan. Padahal, dukungan masyarakat mencakup gagasan, pengawasan, evaluasi, keahlian, jejaring, dan keterlibatan dalam peningkatan mutu. Partisipasi semestinya tidak diukur dari besarnya sumbangan, melainkan dari kebermaknaan keterlibatan.

    Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2026 tentang Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu memberikan kerangka pengelolaan bantuan barang dan jasa secara sistematis serta akuntabel. Namun, tata kelola bantuan hanyalah salah satu dimensi partisipasi. Ruang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan tetap perlu diperluas.

    Di sinilah diperlukan perubahan dari kepatuhan formal menuju legal consciousness, yakni kesadaran hukum yang mendorong tanggung jawab sosial. Ketika partisipasi dilakukan secara sadar, berkelanjutan, dan sesuai hukum, gotong royong berkembang menjadi budaya, bukan sekadar respons terhadap kebutuhan sesaat.

    Perlindungan sebagai Fondasi Mutu

    Pendidikan bermutu mensyaratkan lingkungan belajar yang aman, adil, dan menghormati martabat manusia. Perlindungan pendidik tidak boleh dipertentangkan dengan perlindungan peserta didik karena keduanya merupakan kepentingan yang saling berkaitan.

    Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 memberikan kerangka perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara itu, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 memperkuat budaya sekolah aman dan nyaman melalui perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, dan keadaban digital.

    Kedua pengaturan tersebut memerlukan pelaksanaan yang terkoordinasi. Persoalan pedagogis, pelanggaran etik, maladministrasi, dan dugaan tindak pidana harus dibedakan berdasarkan karakter perbuatan serta kewenangan penyelesaiannya. Kesalahan administratif tidak otomatis merupakan kejahatan, sebagaimana tindakan yang mengatasnamakan pendidikan tidak dengan sendirinya terbebas dari pertanggungjawaban hukum.

    Pendekatan penyelesaian yang dialogis dan berorientasi pada pemulihan dapat dikembangkan untuk persoalan yang memang memungkinkan diselesaikan secara nonlitigasi. Namun, pendekatan tersebut tidak boleh menghalangi perlindungan korban ataupun penegakan hukum terhadap tindak pidana.

    Dewan Pendidikan dapat berkontribusi melalui penghimpunan aspirasi, fasilitasi dialog sesuai kewenangannya, pengawasan sosial, dan rekomendasi perbaikan. Peran tersebut harus melengkapi, bukan menggantikan, kewenangan lembaga perlindungan maupun aparat penegak hukum.

    Mengubah Aspirasi Menjadi Kebijakan

    Pasal 54 dan Pasal 56 UU Sisdiknas memberikan landasan bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010 selanjutnya mengatur fungsi Dewan Pendidikan dalam pemberian pertimbangan, arahan, dukungan, pengawasan, serta pengolahan aspirasi masyarakat.

    Namun, keberadaan lembaga partisipatif belum otomatis menjamin pengaruh terhadap kebijakan. Aspirasi yang hanya didengar tanpa dianalisis dan ditindaklanjuti berisiko menjadi formalitas. Partisipasi substantif membutuhkan mekanisme yang mengubah persoalan masyarakat menjadi kajian berbasis data, rekomendasi argumentatif, dan evaluasi kebijakan.

    Sinergi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah karena itu perlu dibangun secara koordinatif, bukan hierarkis. Komite Sekolah berada dekat dengan kebutuhan satuan pendidikan, sedangkan Dewan Pendidikan menghubungkan persoalan yang lebih luas dengan ranah kebijakan. Keduanya harus bekerja sesuai kewenangan tanpa mengambil alih fungsi manajerial sekolah maupun tanggung jawab pemerintah.

    Momentum pembaruan UU Sisdiknas juga perlu digunakan untuk memperkuat kemandirian, kepastian kewenangan, akses informasi, dan akuntabilitas lembaga partisipatif. Perubahan nomenklatur tidak seharusnya menghasilkan kemunduran fungsi atau melemahkan keterwakilan masyarakat.

    Lebih jauh, diperlukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban rekomendasi melalui prinsip reason-giving duty. Pemerintah atau pihak penerima rekomendasi tidak harus menyetujui setiap usulan Dewan Pendidikan, tetapi idealnya berkewajiban memberikan tanggapan yang disertai alasan apabila rekomendasi tidak dilaksanakan. Gagasan pembaruan ini akan memperkuat transparansi tanpa mengubah Dewan Pendidikan menjadi pemegang kewenangan eksekutif.

    Dengan demikian, kualitas partisipasi tidak lagi berhenti pada kesempatan menyampaikan pendapat, tetapi berkembang menjadi proses pertimbangan, respons, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Merawat Masa Depan Bersama

    Transformasi pendidikan tidak ditentukan oleh banyaknya kelembagaan atau regulasi yang dibentuk, melainkan oleh kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat. Hukum harus memberi kepastian, kelembagaan membuka ruang partisipasi, dan kebijakan menjamin perlindungan serta keadilan.

    Ke depan, terdapat tiga agenda yang perlu berjalan beriringan: memperluas partisipasi substantif melalui budaya tanggung jawab bersama, mengintegrasikan perlindungan seluruh warga sekolah, serta membangun mekanisme aspirasi dan rekomendasi kebijakan yang akuntabel.

    Dalam kerangka tersebut, Dewan Pendidikan perlu terus diperkuat sebagai institusi pertimbangan publik yang mandiri, kritis, dan konstruktif. Kemandirian harus disertai tanggung jawab, sedangkan setiap rekomendasi harus berpijak pada kepentingan pendidikan, bukan kepentingan kelembagaan semata.

    Pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan memerlukan lebih dari sekadar kepatuhan terhadap aturan. Ia membutuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga hak, menjalankan tanggung jawab, dan memperbaiki kehidupan bersama.

    Sebab, merawat masa depan pendidikan sesungguhnya adalah merawat martabat manusia serta mewariskan harapan yang lebih baik kepada generasi berikutnya.

  • Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!