
GagasanKontakPembelajaranProfil SingkatPublikasi
Putusan MK dan Akuntabilitas Pidana Korporasi
Mahkamah Konstitusi mengoreksi satu kata yang menentukan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan. Dalam Putusan Nomor 371/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 Oktober 2026, MK menyatakan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”.
Perubahan itu memungkinkan pertanggungjawaban dikenakan kepada korporasi, penanggung jawab korporasi, atau keduanya. Namun, persoalan yang lebih mendasar justru muncul setelah pilihan tersebut terbuka: atas dasar apa penegak hukum menentukan siapa yang harus bertanggung jawab?
Jabatan Bukan Bukti Kesalahan
Putusan ini berangkat dari ketidaksinkronan hukum acara dengan hukum pidana materiil. Pasal 49 KUHP, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, menempatkan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi pada korporasi, dengan kemungkinan pengenaannya kepada pengurus berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Sebaliknya, kata “dan” dalam Pasal 326 KUHAP mengandung makna kumulatif yang berpotensi mewajibkan kedua subjek bertanggung jawab bersama.
MK menilai disharmoni itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Hukum acara berfungsi menyediakan prosedur untuk menerapkan hukum pidana materiil, bukan menambah sendiri dasar pertanggungjawaban. Karena itu, jabatan direktur bukan bukti bahwa seseorang melakukan, memerintahkan, atau mengendalikan tindak pidana. Peran dan dasar pertanggungjawabannya tetap harus dibuktikan.
Perlindungan ini bukan kekebalan bagi pengurus. Jika dasar pertanggungjawabannya terpenuhi, pengurus tetap dapat dipidana, termasuk bersama korporasi. Yang ditolak ialah kewajiban membebankan pidana kepada keduanya secara otomatis.
Korporasi Tidak Boleh Berlindung
Sebaliknya, menghukum pelaku perseorangan tidak selalu menuntaskan persoalan pidana korporasi. Perbuatan dapat berkelindan dengan kebijakan perusahaan, keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, atau pembiaran yang terjadi dalam organisasi.
Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP menjelaskan keterkaitan pelaku dengan korporasi, termasuk mereka yang bertindak dalam lingkup usaha atau mengendalikannya dari luar struktur. Pasal 48 kemudian memberikan kriteria pertanggungjawaban korporasi: antara lain, perbuatan yang menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan, atau berkaitan dengan kegagalan pencegahan, kepatuhan, maupun pembiaran. Kriteria tersebut tidak harus seluruhnya terpenuhi sekaligus.
Bayangkan pelanggaran yang dilakukan pekerja untuk memenuhi target perusahaan. Menemukan pekerja yang melakukan tindakan belum menjawab apakah kebijakan atau pembiaran korporasi turut memenuhi syarat pertanggungjawaban. Sebaliknya, adanya target perusahaan juga belum cukup untuk memidana korporasi tanpa pembuktian unsur dan hubungan hukum yang disyaratkan. Kedua arah pemeriksaan sama pentingnya.
Dari Pilihan Subjek Menuju Akuntabilitas
Pemaknaan “dan/atau” bukan pemberian diskresi tanpa batas. MK sendiri mengingatkan aparat penegak hukum agar cermat dan berhati-hati menentukan apakah pertanggungjawaban dikenakan kepada korporasi, penanggung jawabnya, atau keduanya. Peringatan itu semestinya diterjemahkan menjadi alasan hukum yang jelas pada setiap tahapan perkara.
Penyidik perlu menguji hubungan perbuatan dengan kegiatan, kebijakan, dan pengendalian korporasi. Penuntut umum harus menjelaskan dasar pertanggungjawaban setiap subjek dalam dakwaan. Hakim perlu menguraikan mengapa fakta persidangan membenarkan pemidanaan terhadap salah satu atau keduanya. Pilihan yang berlainan dapat sah karena faktanya berbeda; pilihan tanpa landasan yang dapat diuji justru mengundang disparitas.
Koreksi MK telah menyelaraskan rumusan KUHAP dengan KUHP. Akan tetapi, kepastian hukum tidak selesai di atas kertas. Ia harus tampak dalam kemampuan penegak hukum membedakan kesalahan personal dari dasar pertanggungjawaban organisasi. Keadilan pidana bukan perlombaan menghukum sebanyak mungkin pihak, melainkan kewajiban menjelaskan secara tepat mengapa masing-masing harus bertanggung jawab.
