Tag: Dewan Pendidikan

  • Menata Partisipasi, Merawat Masa Depan Pendidikan

    Menata Partisipasi, Merawat Masa Depan Pendidikan

    Assoc. Prof.Dr. RM. Armaya
    Mangkunegara, S.H., M.H.

    Associate Professor of Criminal Law

    Profil Singkat
    Dr. RM. Armaya Mangkunegara

    GagasanKontakPembelajaranProfil SingkatPublikasi

    Kembali ke Gagasan

    Menata Partisipasi, Merawat Masa Depan Pendidikan

    RM. Armaya Mangkunegara

    Ilustrasi buku terbuka sebagai jembatan partisipasi

    PENDIDIKAN bukan sekadar proses pewarisan pengetahuan, melainkan ikhtiar membangun manusia dan menentukan masa depan bangsa. Keberhasilannya tidak cukup ditopang oleh perubahan kurikulum, peningkatan anggaran, atau pembaruan regulasi. Pendidikan membutuhkan tata kelola yang mempertemukan tanggung jawab negara, profesionalitas pendidik, keterlibatan keluarga, dan partisipasi masyarakat dalam hubungan yang berkeadilan.

    Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional sekaligus tanggung jawab negara. Namun, pengakuan normatif belum dengan sendirinya menjamin pemenuhan hak dan kualitas layanan pendidikan. Tantangannya terletak pada kemampuan menerjemahkan ketentuan hukum menjadi praktik kelembagaan yang efektif, partisipatif, dan akuntabel.

    Karena itu, pembaruan pendidikan tidak cukup diarahkan pada penyempurnaan peraturan. Diperlukan transformasi kesadaran masyarakat, perlindungan ekosistem pendidikan, dan penguatan kelembagaan yang mampu menghubungkan aspirasi publik dengan kebijakan. Ketiganya merupakan prasyarat agar pendidikan berkembang sebagai kepentingan bersama, bukan sekadar urusan administratif pemerintah.

    Dari Kewajiban Menuju Kesadaran

    Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hak masyarakat untuk berperan serta sekaligus kewajibannya memberikan dukungan sumber daya. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggung jawab warga negara ditegaskan sebagai tanggung jawab yang bersifat partisipatif, bukan pengganti kewajiban negara.

    Konstruksi tersebut semakin relevan setelah Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 mempertegas kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya, termasuk pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Putusan ini memperkuat tanggung jawab negara tanpa serta-merta menghapus bentuk kontribusi masyarakat yang dibenarkan hukum.

    Persoalannya, partisipasi pendidikan masih kerap dipersempit menjadi urusan pembiayaan. Padahal, dukungan masyarakat mencakup gagasan, pengawasan, evaluasi, keahlian, jejaring, dan keterlibatan dalam peningkatan mutu. Partisipasi semestinya tidak diukur dari besarnya sumbangan, melainkan dari kebermaknaan keterlibatan.

    Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2026 tentang Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu memberikan kerangka pengelolaan bantuan barang dan jasa secara sistematis serta akuntabel. Namun, tata kelola bantuan hanyalah salah satu dimensi partisipasi. Ruang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan tetap perlu diperluas.

    Di sinilah diperlukan perubahan dari kepatuhan formal menuju legal consciousness, yakni kesadaran hukum yang mendorong tanggung jawab sosial. Ketika partisipasi dilakukan secara sadar, berkelanjutan, dan sesuai hukum, gotong royong berkembang menjadi budaya, bukan sekadar respons terhadap kebutuhan sesaat.

    Perlindungan sebagai Fondasi Mutu

    Pendidikan bermutu mensyaratkan lingkungan belajar yang aman, adil, dan menghormati martabat manusia. Perlindungan pendidik tidak boleh dipertentangkan dengan perlindungan peserta didik karena keduanya merupakan kepentingan yang saling berkaitan.

    Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 memberikan kerangka perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara itu, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 memperkuat budaya sekolah aman dan nyaman melalui perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, dan keadaban digital.

    Kedua pengaturan tersebut memerlukan pelaksanaan yang terkoordinasi. Persoalan pedagogis, pelanggaran etik, maladministrasi, dan dugaan tindak pidana harus dibedakan berdasarkan karakter perbuatan serta kewenangan penyelesaiannya. Kesalahan administratif tidak otomatis merupakan kejahatan, sebagaimana tindakan yang mengatasnamakan pendidikan tidak dengan sendirinya terbebas dari pertanggungjawaban hukum.

    Pendekatan penyelesaian yang dialogis dan berorientasi pada pemulihan dapat dikembangkan untuk persoalan yang memang memungkinkan diselesaikan secara nonlitigasi. Namun, pendekatan tersebut tidak boleh menghalangi perlindungan korban ataupun penegakan hukum terhadap tindak pidana.

    Dewan Pendidikan dapat berkontribusi melalui penghimpunan aspirasi, fasilitasi dialog sesuai kewenangannya, pengawasan sosial, dan rekomendasi perbaikan. Peran tersebut harus melengkapi, bukan menggantikan, kewenangan lembaga perlindungan maupun aparat penegak hukum.

    Mengubah Aspirasi Menjadi Kebijakan

    Pasal 54 dan Pasal 56 UU Sisdiknas memberikan landasan bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010 selanjutnya mengatur fungsi Dewan Pendidikan dalam pemberian pertimbangan, arahan, dukungan, pengawasan, serta pengolahan aspirasi masyarakat.

    Namun, keberadaan lembaga partisipatif belum otomatis menjamin pengaruh terhadap kebijakan. Aspirasi yang hanya didengar tanpa dianalisis dan ditindaklanjuti berisiko menjadi formalitas. Partisipasi substantif membutuhkan mekanisme yang mengubah persoalan masyarakat menjadi kajian berbasis data, rekomendasi argumentatif, dan evaluasi kebijakan.

    Sinergi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah karena itu perlu dibangun secara koordinatif, bukan hierarkis. Komite Sekolah berada dekat dengan kebutuhan satuan pendidikan, sedangkan Dewan Pendidikan menghubungkan persoalan yang lebih luas dengan ranah kebijakan. Keduanya harus bekerja sesuai kewenangan tanpa mengambil alih fungsi manajerial sekolah maupun tanggung jawab pemerintah.

    Momentum pembaruan UU Sisdiknas juga perlu digunakan untuk memperkuat kemandirian, kepastian kewenangan, akses informasi, dan akuntabilitas lembaga partisipatif. Perubahan nomenklatur tidak seharusnya menghasilkan kemunduran fungsi atau melemahkan keterwakilan masyarakat.

    Lebih jauh, diperlukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban rekomendasi melalui prinsip reason-giving duty. Pemerintah atau pihak penerima rekomendasi tidak harus menyetujui setiap usulan Dewan Pendidikan, tetapi idealnya berkewajiban memberikan tanggapan yang disertai alasan apabila rekomendasi tidak dilaksanakan. Gagasan pembaruan ini akan memperkuat transparansi tanpa mengubah Dewan Pendidikan menjadi pemegang kewenangan eksekutif.

    Dengan demikian, kualitas partisipasi tidak lagi berhenti pada kesempatan menyampaikan pendapat, tetapi berkembang menjadi proses pertimbangan, respons, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Merawat Masa Depan Bersama

    Transformasi pendidikan tidak ditentukan oleh banyaknya kelembagaan atau regulasi yang dibentuk, melainkan oleh kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat. Hukum harus memberi kepastian, kelembagaan membuka ruang partisipasi, dan kebijakan menjamin perlindungan serta keadilan.

    Ke depan, terdapat tiga agenda yang perlu berjalan beriringan: memperluas partisipasi substantif melalui budaya tanggung jawab bersama, mengintegrasikan perlindungan seluruh warga sekolah, serta membangun mekanisme aspirasi dan rekomendasi kebijakan yang akuntabel.

    Dalam kerangka tersebut, Dewan Pendidikan perlu terus diperkuat sebagai institusi pertimbangan publik yang mandiri, kritis, dan konstruktif. Kemandirian harus disertai tanggung jawab, sedangkan setiap rekomendasi harus berpijak pada kepentingan pendidikan, bukan kepentingan kelembagaan semata.

    Pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan memerlukan lebih dari sekadar kepatuhan terhadap aturan. Ia membutuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga hak, menjalankan tanggung jawab, dan memperbaiki kehidupan bersama.

    Sebab, merawat masa depan pendidikan sesungguhnya adalah merawat martabat manusia serta mewariskan harapan yang lebih baik kepada generasi berikutnya.