Tag: Pendidikan Tinggi

  • Ketika Publikasi Ilmiah Kehilangan Integritas

    Ketika Publikasi Ilmiah Kehilangan Integritas

    Assoc. Prof.Dr. RM. Armaya
    Mangkunegara, S.H., M.H.

    Associate Professor of Criminal Law

    Profil Singkat
    Dr. RM. Armaya Mangkunegara

    GagasanKontakPembelajaranProfil SingkatPublikasi

    Kembali ke Gagasan

    Ketika Publikasi Ilmiah Kehilangan Integritas

    RM. Armaya Mangkunegara

    Ilustrasi jurnal ilmiah di titik tumpu

    Rencana penyelenggaraan Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah pada 9 November 2026 di Surabaya patut menjadi momentum refleksi pendidikan tinggi. Indonesia memiliki sekitar 29 ribu jurnal ilmiah. Namun, pertumbuhan jumlah tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan kualitas. Persoalannya bukan sekadar meningkatkan reputasi jurnal, melainkan memastikan publikasi benar-benar menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Publikasi ilmiah kini menjadi ukuran penting dalam penilaian kinerja, pengembangan karier, dan pengakuan kepakaran dosen. Tuntutan tersebut memiliki dasar akademik yang rasional. Dosen bukan hanya pendidik, melainkan juga ilmuwan yang berkewajiban mengembangkan pengetahuan. Namun, ketika produktivitas semakin ditentukan oleh jumlah publikasi, muncul persoalan mendasar: apakah kewajiban akademik tersebut telah diimbangi dengan pemenuhan hak dan dukungan kelembagaan yang memadai?

    Pertanyaan itu semakin relevan bagi dosen perguruan tinggi swasta (PTS). Mereka menghadapi tuntutan Tridharma, publikasi, dan pengembangan kompetensi sebagaimana dosen lainnya. Akan tetapi, kemampuan pembiayaan dan struktur penghasilan antar-PTS tidak selalu setara. Penelitian membutuhkan waktu, fasilitas, akses literatur, dan pendanaan. Ketika kebutuhan tersebut lebih banyak dibebankan kepada dosen secara individual, tuntutan produktivitas berpotensi berubah menjadi tekanan administratif yang mengabaikan kondisi nyata pekerjaan akademik.

    Hak yang Tidak Boleh Diabaikan

    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjamin hak dosen memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Pasal 52 ayat (3) mengatur bahwa dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat memperoleh gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Namun, kewenangan menentukan besaran penghasilan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban memenuhi standar hukum yang berlaku.

    Pasal 55 Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 mempertegas kewajiban badan penyelenggara membayar gaji pokok beserta tunjangan yang melekat pada gaji di atas kebutuhan hidup minimal sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Artinya, penetapan gaji dosen bukan sekadar kebijakan internal badan penyelenggara, melainkan pelaksanaan kewajiban hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

    Pembedaan sumber penghasilan juga penting. Tunjangan profesi yang diberikan negara tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab penggajian badan penyelenggara. Begitu pula insentif publikasi tidak dapat menggantikan kewajiban menyediakan penghasilan dasar yang layak. Kinerja akademik harus memperoleh penghargaan, tetapi pemenuhan hak normatif tidak boleh digantungkan pada pencapaian indikator tambahan.

    Memang, kapasitas keuangan setiap PTS berbeda. Ada perguruan tinggi yang memiliki sumber daya besar, tetapi tidak sedikit yang menghadapi keterbatasan pembiayaan. Perbedaan tersebut menuntut kebijakan penguatan kelembagaan yang proporsional. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk mengabaikan kewajiban hukum terhadap dosen.

    Memperbaiki Ekosistem Akademik

    Kesejahteraan yang memadai tidak otomatis menjamin integritas ilmiah. Sebaliknya, penghasilan terbatas tidak dapat dijadikan pembenaran bagi pelanggaran etik. Namun, kondisi kerja yang kurang mendukung dapat mempersempit kesempatan dosen menghasilkan penelitian bermutu, terutama apabila biaya penelitian, publikasi, dan pengembangan kompetensi harus ditanggung secara pribadi.

    Karena itu, pembenahan integritas akademik tidak cukup berhenti pada pengetatan akreditasi jurnal dan pemberian sanksi. Perguruan tinggi perlu meninjau kembali proporsionalitas beban kerja, sistem insentif, dan dukungan penelitian. Penilaian kinerja harus mengutamakan kontribusi keilmuan, ketepatan metodologi, serta manfaat penelitian, bukan semata jumlah artikel atau peringkat jurnal.

    Negara juga perlu memperkuat pengawasan pemenuhan hak dosen dan memperluas akses pendanaan riset bagi PTS. Badan penyelenggara wajib membangun struktur penghasilan yang sesuai hukum, sedangkan pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab memastikan penilaian kinerja berlangsung adil, transparan, dan terukur.

    Konvensi integritas jurnal ilmiah seharusnya menjadi pintu masuk pembenahan yang lebih mendasar. Menuntut publikasi bermutu merupakan keniscayaan. Namun, tuntutan itu harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak profesional dosen. Menuntut integritas publikasi tanpa memastikan terpenuhinya hak profesional dosen berarti mengabaikan salah satu fondasi mutu pendidikan tinggi. Sebab, pengetahuan yang bermartabat membutuhkan tata kelola yang berkeadilan.